jump to navigation

Jaksa Urip Setelah di Vonis (eps.3) dari Kompas September 22, 2008

Posted by bayupancoro in Sekitar Kita.
Tags: ,
trackback
Sabtu, 20 September 2008 | 14:39 WIB

Urip Tri Gunawan: “Di Mana Nurani Pak Hakim?” Hancur sudah semua harapan dan cita-cita yang telah saya rajut bersama istri tercinta, Rita Darmayanti. Berawal dari penangkapan di hari Minggu, Maret 2008, sejak itu pula segalanya terasa suram dan tak bertepi.

Bayangkan, sehari saja tinggal di rutan Brimob ini, rasanya seperti setahun. Bagaimana saya harus menjalani hari demi hari seperti vonis hakim yang 20 tahun penjara itu?

Ya, 20 tahun bukan waktu sebentar. Meski bisa mengajukan banding, tapi terlalu berat untuk saya dan keluarga. Saya, kan, hanya orang kecil yang tak punya kemampuan apa-apa untuk “mengatur” atau seolah-olah bisa mengatur segala-galanya. Memang saya bersalah. Tapi, di mana nurani Pak Hakim yang tega memvonis hukuman selama itu tanpa mempertimbangan masa pengabdian saya selama 17 tahun di Kejaksaan, dengan istri yang sedang hamil tua dan anak-anak yang masih kecil-kecil?

Saya tak kuasa menahan tangis setiap membicarakan anak-anak. Membayangkan wajah Rachel Ayuningprita (6) dan Satrio Adhi Gunawan (Adhi), selalu ingat saat kami masih berkumpul. Hati siapa, sih, yang tak hancur? Meskipun dulu saya dikenal sebagai jaksa yang paling berani menerima tugas dan menjadi jaksa satu-satunya di Kabupaten Kovalima, Timor-timur, daerah yang dulu sangat rusuh dan nyawa begitu mudah melayang. Sementara jaksa lain pergi meninggalkan tempat itu, saya malah bersedia tetap bertugas di Timor-Timur.

Selanjutnya saya pindah tugas ke Bali. Di sanalah saya bertemu Rita yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak saya. Sebulan setelah kenal, saya melamarnya dan tanpa lama-lama berpacaran, kami menikah.

Rita juga seorang jaksa dan karenanya tahu betul bagaimana pekerjaan suaminya. Kasihan istri saya. Kini dia tengah hamil tua dan tengah berjuang untuk mencari keadilan yang sebagaimana mestinya. Ya, dia akan mengajukan banding. Mudah-mudahan berhasil.

Lebih Banyak Politisnya

Menurut pengacara Urip, Albab Setiawan, pihaknya akan melakukan banding atas putusan hakim PN. “Mudah-mudahan bandingnya diterima. Saya optimis, karena memang ada segi-segi yang kita sampaikan tidak diakomodir oleh hakim,” lanjut pengacara yang akrab dipanggil Wawan ini.

Yang pertama, proses penyelidikan antara waktu penyelidikan dan cara penyelidikan yang salah yang disampaikan dalam pledoi, sama sekali tidak dijawab atau dibahas oleh hakim. “Yang kedua, hakim kebanyakan memakai bukti hasil rekaman. Sedangkan hasil rekaman itu dalam hukum acara dikategorikan sebagai bukti petunjuk yang harus dicocokkan dengan bukti materiil lainnya, yaitu keterangan saksi.”

Contohnya dalam hal Reno Iskandar (pengacara Glenn Yusuf, mantan Ketua BPPN). “Katanya, Glenn menyerahkan duit ke Reno, lalu Reno menyerahkan ke Urip. Padahal, Urip tidak merasa menerima duit dari Reno. Tapi hakim memaksakan Urip sudah menerima duit dari Reno. Ini dari mana faktanya? Buktinya enggak ada. Ini kan, soal nasib manusia, enggak bisa begitu. Adagiumnya, lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,” lanjutnya.

Hal lain yang juga penting, lanjut Wawan, “Urip dikenakan Pasal 12 B dan E dan pasal 26 A UU 31 tahun 1999 yang diganti UU no 20 tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang unsur-unsur penyuapan, sementara Arthalita dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf b.

Dari sisi itu, mestinya Urip juga dikenakan pasal yang sama, karena kalau perbuatan itu dianggap oleh hakim ada keterkaitannya, berarti bertimbal balik, tidak berdiri sendiri. Kalau itu dianggap sebagai proses yang berdiri sendiri, dan pasalnya pun beda, berarti pemidanaan yang dilakukan lebih karena dendam.”

Di dalam kesaksian, lanjutnya sama sekali tidak terbukti adanya penyuapan. “Hubungan mereka kan, hubungan bisnis dan kesaksian antara si peminjam dan pemberi pinjaman sama. Klop. Tapi karena hakim lebih melihat hasil rekaman, itu semua jadi tidak dianggap,” lanjut Wawan.

Secara teoritis, perkara korupsi adalah extra ordinary crime. “Jadi, kata hakim, cara menanganinya pun harus dengan cara-cara ekstra. Tapi, itu itu tidak berarti segala cara boleh dilakukan, kan? Tetap harus merujuk pada Hukum Acara Pidana. Cara penyadapan sendiri belum diatur. Malah, untuk tindak pidana terorisme yang lebih dari sekedar extra ordinary crime, waktu penyadapan dibatasi. Hanya boleh menyadap selama setahun. Nah, ini tidak ada batasannya. Apa yang boleh disadap, apa yang tidak,” kata Wawan yang melihat hakim terpengaruh opini publik dalam membuat keputusan. “Hakim kurang obyektif.”

Tanpa bermaksud menghalangi proses pemberantasan korupsi, “Kalau hakim memutuskan tanpa rujukan dan hanya demi memuaskan keinginan banyak orang, ya itu sudah politis, bukan yuridis. Dan saat ini yang lebih menonjol sisi politisnya. Kalau dari sisi yuridis, sebetulnya kasus ini biasa-biasa saja,” lanjut Wawan yang mengaku mendukung komitmen pemberantasan korupsi.

“Tapi sekali lagi, masih ada beberapa prosedur yang harus dikritisi untuk kemajuan KPK. Fungsi advokat kan, sebagai kontrol sistem supaya untuk melakukan hal yang baik dan dilandasi niat baik, harus dilakukan dengan hal yang baik juga. Kalau itu dilakukan, tingkat respek orang ke KPK akan semakin tinggi.” (Habis!)
Erni Koesworini,Hasto Prianggoro

About these ads

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 53 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: